Kawasan Mangrove Kota Pekalongan Dapat Perhatian Dari Pemerintah Pusat
- PARIWISATA
-
PRINT +
DOWNLOAD PDF
Taman Mangrove Pekalongan merupakan wisata alam yang berada di kawasan seluas 90 hektar yang memanfaatkan lahan tambak udang milik Dinas Pertanian, Perikanan, dan Kelautan setempat, selain itu pada kawasan Taman Wisata Mangrove Pekalongan ini juga terdapat Pusat Informasi Mangrove (PIM).
Namun saat ini kondisi Mangrov di kawasan Taman Mangrove kondisinnya memprehatinkan, atas dasar itulah warga Kota Pekalongan yang juga wakil rakyat di DPRD Kota Pekalongan Idi Amin, berusaha membuka komunikasi dengan Pemerintah Pusat untuk melakukan restorasi mangrove di kawasan Taman Mangrove,
Kunjungan tim dari pemerintah pusat yang diwakili Kepala Pokja Perencanaan Restorasi Gambut dan Rehabitasi Mangrove dari Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM), Noviar, bersama jajaran pejabat lain seperti perwakilan dari.TNI AL, perwakilan Jam'iyyah Ahlith Thorigoh al-Mu'tabaroh anNahdliyyah (JATMAN), perwakilan pegiat lingkungan, perwakilan pemerintah provinsi dan perwakilan dari Undip Semarang.
Anggota DPRD Kota Pekalongan Idi Amin menyampaikan Kehadiran tim tersebut rencana awal untuk penanaman mangrove oleh TNI AL di pesisir Kota Pekalongan saat HUT TNI, akan dilakukan penanaman 1.000 mangrove di pesisir Kota Pekalongan. Dari situ kemudian ada tim yang berkunjung melihat kondisi di sini dan ternyata tidak bisa menanam sekarang karena ketinggian air laut yang sudah satu meter di atas permukaan tanah pesisir. Dari situlah kemudian tim menyimpulkan perlu ada treatment-treatment tertentu yang harus dilakukan terlebih dahulu, setelah tinjauan lapangan tim kemudian ditemui oleh Wali Kota Pekalongan, A Afzan Arslan Djunaid untuk menyampaikan paparan hasil tinjauan. Dari pertemuan itu, Wali Kota juga memaparkan bagaimana kondisi pesisir, khususnya tanaman mangrove yang ada di sana, dan disepakati harus ada penanganan terlebih dulu dengan pembangunan pemecah gelombang dan ini yang akan dilakukan di awal, karena jika dipaksanakan ditanam saat ini maka akan sia-sia. Jikapun harus ditanam, maka dibutuhkan adanya guludan yang biayanya tidak murah.
Pemerintah pusat memang mempunyai perhatian khusus untuk urusan ini dengan dibuktikan adanya BRGM dan Pemerintah pusat sudah berjanji akan melakukan berbagai treatment untuk membenahi kondisi pesisir Kota Pekalongan utamanya untuk kawasan mangrove. Anggota DPRD Kota Pekalongan Idi Amin bertrimaksih Pemerintah Pusat dan provinsi mau datang ke sini mudah-mudahan ke depan bisa bersinergi dan membawa Kota Pekalongan ini khususnya di tepi pantai ini bisa menjadi ikon yang lebih besar lagi bisa jadi tempat wisata yang banyak diminati dan nyaman untuk dikunjungi. (Romi/BatikTV)
Namun saat ini kondisi Mangrov di kawasan Taman Mangrove kondisinnya memprehatinkan, atas dasar itulah warga Kota Pekalongan yang juga wakil rakyat di DPRD Kota Pekalongan Idi Amin, berusaha membuka komunikasi dengan Pemerintah Pusat untuk melakukan restorasi mangrove di kawasan Taman Mangrove,
Kunjungan tim dari pemerintah pusat yang diwakili Kepala Pokja Perencanaan Restorasi Gambut dan Rehabitasi Mangrove dari Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM), Noviar, bersama jajaran pejabat lain seperti perwakilan dari.TNI AL, perwakilan Jam'iyyah Ahlith Thorigoh al-Mu'tabaroh anNahdliyyah (JATMAN), perwakilan pegiat lingkungan, perwakilan pemerintah provinsi dan perwakilan dari Undip Semarang.
Anggota DPRD Kota Pekalongan Idi Amin menyampaikan Kehadiran tim tersebut rencana awal untuk penanaman mangrove oleh TNI AL di pesisir Kota Pekalongan saat HUT TNI, akan dilakukan penanaman 1.000 mangrove di pesisir Kota Pekalongan. Dari situ kemudian ada tim yang berkunjung melihat kondisi di sini dan ternyata tidak bisa menanam sekarang karena ketinggian air laut yang sudah satu meter di atas permukaan tanah pesisir. Dari situlah kemudian tim menyimpulkan perlu ada treatment-treatment tertentu yang harus dilakukan terlebih dahulu, setelah tinjauan lapangan tim kemudian ditemui oleh Wali Kota Pekalongan, A Afzan Arslan Djunaid untuk menyampaikan paparan hasil tinjauan. Dari pertemuan itu, Wali Kota juga memaparkan bagaimana kondisi pesisir, khususnya tanaman mangrove yang ada di sana, dan disepakati harus ada penanganan terlebih dulu dengan pembangunan pemecah gelombang dan ini yang akan dilakukan di awal, karena jika dipaksanakan ditanam saat ini maka akan sia-sia. Jikapun harus ditanam, maka dibutuhkan adanya guludan yang biayanya tidak murah.
Pemerintah pusat memang mempunyai perhatian khusus untuk urusan ini dengan dibuktikan adanya BRGM dan Pemerintah pusat sudah berjanji akan melakukan berbagai treatment untuk membenahi kondisi pesisir Kota Pekalongan utamanya untuk kawasan mangrove. Anggota DPRD Kota Pekalongan Idi Amin bertrimaksih Pemerintah Pusat dan provinsi mau datang ke sini mudah-mudahan ke depan bisa bersinergi dan membawa Kota Pekalongan ini khususnya di tepi pantai ini bisa menjadi ikon yang lebih besar lagi bisa jadi tempat wisata yang banyak diminati dan nyaman untuk dikunjungi. (Romi/BatikTV)