BSU 2022, BPJAMSOSTEK TUNGGU ARAHAN PENYALURAN DARI PUSAT
- SOSIAL
-
PRINT +
DOWNLOAD PDF
Belum lama ini muncul wacana bahwa, Pemerintah akan kembali mengucurkan program Bantuan Subsidi Upah (BSU) atau subsidi gaji kepada 16 juta pekerja. Diketahui bahwa, BSU atau BLT Subsidi Gaji tahun 2022 ini disalurkan kepada masing-masing pekerja senilai Rp 600.000. Adapun kategori penerima BSU salah satunya pekerja yang bergaji maksimal 3,5 juta perbulan. (1/09).
Menanggapi hal tersebut Kepala BPJamsostek Cabang Pekalongan, Fara Diana mengungkapkan bahwa, sampai saat ini untuk Kota Pekalongan, pihaknya belum menerima adanya arahan terkait penyaluran BSU Tahun 2022 di Kota Pekalongan. Terkait BSU Tahun 2022 memang santer terdengar di beberapa media apalagi setelah Kementerian Keuangan dan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) membahas adanya penyaluran kembali BSU tahun ini. Namun, sampai dengan saat ini kami belum ada arahan terkait BSU Tahun 2022, dirinya menekankan, bagi pekerja yang telah ikut kepeserta dimohon bersabar terlebih dahulu. Berbagai persiapan terus dimatangkan untuk menjamin subsidi gaji tersalurkan secara cepat, tepat, dan akuntabel.
Menanggapi hal tersebut Kepala BPJamsostek Cabang Pekalongan, Fara Diana mengungkapkan bahwa, sampai saat ini untuk Kota Pekalongan, pihaknya belum menerima adanya arahan terkait penyaluran BSU Tahun 2022 di Kota Pekalongan. Terkait BSU Tahun 2022 memang santer terdengar di beberapa media apalagi setelah Kementerian Keuangan dan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) membahas adanya penyaluran kembali BSU tahun ini. Namun, sampai dengan saat ini kami belum ada arahan terkait BSU Tahun 2022, dirinya menekankan, bagi pekerja yang telah ikut kepeserta dimohon bersabar terlebih dahulu. Berbagai persiapan terus dimatangkan untuk menjamin subsidi gaji tersalurkan secara cepat, tepat, dan akuntabel.
Dalam penyaluran BSU ini, BPJamsostek selaku penyelenggara jaminan sosial diminta untuk menyiapkan data siapa saja yang berhak sesuai kriteria-kriteria yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat. Sementara, untuk keputusan siapa saja yang berhak menerima berada di tangan Kemenaker RI. (Romi/BatikTV).