Cegah Perdagangan Orang, Walikota Gelar Diskusi Tematik
- KRIMINALITAS
-
PRINT +
DOWNLOAD PDF
Untuk memberikan persepsi yang sama terkait Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengadakan diskusi tematik, Senin (12/08/2019) di Ruang Jatayu Setda Kota Pekalongan.
Kegiatan tersebut di buka secara resmi oleh Walikota Pekalongan H M Saelany Machfudz dan dihadiri oleh Wakil Walikota Pekalongan H A Afzan Arsland Djunaid, Sekda Kota Pekalongan Sri Ruminingsih, Staf Ahli Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KP3A) Bidang Pembangunan Keluarga Sri Danti Anwar Serta Para Peserta Diskusi Tematik.
Staf Ahli Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KP3A) Bidang Pembangunan Keluarga, Sri Danti Anwar mengungkapkan, perlu adanya pemahaman bersama dalam pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang serta meningkatkan mekanisme koordinasi gugus tugas nasional dan daerah.
Ada dua nara sumber dalam diskusi tematik tersebut yaitu sri danti anwar staf ahli kementerian kpppa bidang pembangunan keluarga , dengan megusung tema pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan otang dan mekanisme koordinasi gugus tugas nasional dan daerah, dan sekretaris daerah kota pekalongan sri ruminingsih dengan tema implemtasi kebijakan terkait pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang.
Seperti dampak negatif eksploitasi seksual anak bisa saja terjadi, sehingga menurutnya untuk mencegah hal tersebut, semua unsur harus berperan baik pemerintah atau masyarakat. Pemerintah sudah membuat peraturan terkait Undang-Undang Perlindungan Anak, dengan pentingnya mencegah terjadinya tindak pidana perdagangan orang yang tertuang dalam UU 21 Tahun 2007.
Berbagai modus yang digunakan dalam melakukan tindak pidana perdagangan orang di antaranya pengiriman buruh migran perempuan, asisten rumah tangga, duta seni /budaya/biasiswa, perkawinan pesanan, penipuan program kerja, pengangkatan anak, jerat hutang, penculikan anak, untuk mencegah tindak pidana perdagangan orang di Kota Pekalongan, masyarakat Kota Pekalongan diminta untuk mewaspadai berbagai modus tersebut.
(reporter: Romi Suharto)
Kegiatan tersebut di buka secara resmi oleh Walikota Pekalongan H M Saelany Machfudz dan dihadiri oleh Wakil Walikota Pekalongan H A Afzan Arsland Djunaid, Sekda Kota Pekalongan Sri Ruminingsih, Staf Ahli Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KP3A) Bidang Pembangunan Keluarga Sri Danti Anwar Serta Para Peserta Diskusi Tematik.
Staf Ahli Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KP3A) Bidang Pembangunan Keluarga, Sri Danti Anwar mengungkapkan, perlu adanya pemahaman bersama dalam pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang serta meningkatkan mekanisme koordinasi gugus tugas nasional dan daerah.
Ada dua nara sumber dalam diskusi tematik tersebut yaitu sri danti anwar staf ahli kementerian kpppa bidang pembangunan keluarga , dengan megusung tema pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan otang dan mekanisme koordinasi gugus tugas nasional dan daerah, dan sekretaris daerah kota pekalongan sri ruminingsih dengan tema implemtasi kebijakan terkait pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang.
Seperti dampak negatif eksploitasi seksual anak bisa saja terjadi, sehingga menurutnya untuk mencegah hal tersebut, semua unsur harus berperan baik pemerintah atau masyarakat. Pemerintah sudah membuat peraturan terkait Undang-Undang Perlindungan Anak, dengan pentingnya mencegah terjadinya tindak pidana perdagangan orang yang tertuang dalam UU 21 Tahun 2007.
Berbagai modus yang digunakan dalam melakukan tindak pidana perdagangan orang di antaranya pengiriman buruh migran perempuan, asisten rumah tangga, duta seni /budaya/biasiswa, perkawinan pesanan, penipuan program kerja, pengangkatan anak, jerat hutang, penculikan anak, untuk mencegah tindak pidana perdagangan orang di Kota Pekalongan, masyarakat Kota Pekalongan diminta untuk mewaspadai berbagai modus tersebut.
(reporter: Romi Suharto)