DINSOSP2KB KOTA PEKALONGAN PASTIKAN PENYALURAN BANSOS SELEKTIF DAN OBYEKTIF
- SOSIAL
-
PRINT +
DOWNLOAD PDF
Bantuan sosial (bansos) untuk warga yang membutuhkan telah disalurkan. Namun dalam penyalurannya di lapangan sering kali menimbulkan polemik. Oleh karena itu,Pemerintah Kota Pekalongan menginstruksikan kepada jajaran dinas terkait untuk memastikan penyaluran dana bansos yang selama ini digulirkan kepada masyarakat dilakukan dengan prosedur yang selektif dan penyaluran yang ketat. Hal tersebut disampaikan oleh Walikota Pekalongan,HM Saelany Machfudzusai melakukan monitoring di Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinsos-P2KB) dan Kecamatan Pekalongan Barat,Jumat(8/1/2021).
Saelany mengapresiasi baik apa yang sudah dilakukan oleh Dinsos-P2KB dan Kecamatan Pekalongan Barat khususnya terkait penyaluran bansos kepada masyarakat miskin baik yang melalui Program Keluarga Harapan (PKH), Jaring Pengaman Sosial (JPS), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT),dan sebagainya. Pihaknya juga mengingatkan, agar data calon penerima harus transparan, kesampingkan masalah kepentingan pribadi (permasalahan teman,saudara,kerabat,dan sebagainya) sehingga bisa tepat sasaran dalam penyalurannya.
Sementara itu,Plt Dinsos-P2KB Kota Pekalongan,Budiyanto menjelaskan bahwa program kesejahteraan masyarakat yang digulirkan pemerintah berupa bantuan uang tunai (dari Pemerintah Pusat), paket sembako (Pemerintah Provinsi) dan JPS (Pemerintah Kota) sudah didistribusikan dengan baik.
Budiyanto mengakui,adanya pandemi cukup berdampak pada meningkatnya angka kemiskinan di tengah masyarakat. Kendati demikian,masyarakat miskin di Kota Pekalongan yang sebelumnya menerima bansos,justru lebih dari 1.200 KPM PKH melakukan graduasi mandiri. Oleh karena itu,pihaknya akan melakukan verifikasi data kembali terkait data calon penerima KPM bansos untuk periode mendatang. (Irva/BatikTV)
Saelany mengapresiasi baik apa yang sudah dilakukan oleh Dinsos-P2KB dan Kecamatan Pekalongan Barat khususnya terkait penyaluran bansos kepada masyarakat miskin baik yang melalui Program Keluarga Harapan (PKH), Jaring Pengaman Sosial (JPS), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT),dan sebagainya. Pihaknya juga mengingatkan, agar data calon penerima harus transparan, kesampingkan masalah kepentingan pribadi (permasalahan teman,saudara,kerabat,dan sebagainya) sehingga bisa tepat sasaran dalam penyalurannya.
Sementara itu,Plt Dinsos-P2KB Kota Pekalongan,Budiyanto menjelaskan bahwa program kesejahteraan masyarakat yang digulirkan pemerintah berupa bantuan uang tunai (dari Pemerintah Pusat), paket sembako (Pemerintah Provinsi) dan JPS (Pemerintah Kota) sudah didistribusikan dengan baik.
Budiyanto mengakui,adanya pandemi cukup berdampak pada meningkatnya angka kemiskinan di tengah masyarakat. Kendati demikian,masyarakat miskin di Kota Pekalongan yang sebelumnya menerima bansos,justru lebih dari 1.200 KPM PKH melakukan graduasi mandiri. Oleh karena itu,pihaknya akan melakukan verifikasi data kembali terkait data calon penerima KPM bansos untuk periode mendatang. (Irva/BatikTV)