KOMISI B LAKUKAN SIDAK KE LOKASI YANG RENCANANYA DIGUNAKAN UNTUK PELABUHAN ONSHORE
- PEMERINTAHAN
-
PRINT +
DOWNLOAD PDF
Komisi B DPRD Kota Pekalongan melakukan sidak ke lokasi yang rencananya akan di bangun Pelabuhan Onshore Kota Pekalongan oleh Kementeri KKP RI yang bersinergi dengan Kementerian PUPR yang ada di kawasan wisata pantai Slamaran, Senin (24/08/2020).
Menurut Ketua Komisi B DPRD Kota Pekalogan, Abdul Rozak, sidak kali ini bertujuan untuk mengawal peroses pembangunan Pelabuhan Onshore dan melihat secara langsung lokasi yang akan di gunakan untuk pembangunan Pelabuhan Onshore. Menurut dirinya, break water (Penahan gelombang) yang ada di master palin tidak sesuai dengan yang terjadi selama ini, dimana break water yang sebelah timur seharusnya lebih panjang karena arah gelombang pantai Kota Pekalongan dari arah timur laut, sehingga untuk megatisipasi ombak yang membawa endapan pasir dapat terbendung oleh break water. Namun yang berdasarkan master plain justru mulut muara kearah timur, sehingga melalui sidak ini dapat memberikan masukan kepada PPNP untuk dapat ikut megawal usulan tersebut ke KKP RI agar pembangunan Pelabuhan Onshore dapat lebih maksimal.
Ketua Komisi B DPRD Kota Pekalongan berharap dengan adanya sidak kali ini dapat diterima Kepala PPNP dan diteruskan ke Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang sebagai bentuk usulan evaluasi konsultan untuk pembangunan jangka panjang agar tidak terjadi dampak buruk dalam pembangunan Pelabuhan Onser tersebut. Karena saat ini kendala yang dihadapi para nelayan adalah tingkat sedimentasi muara sungai yang relatif tinggi, sehingga kapal kesulitan keluar dan masuk ke pelabuhan.
Dalam sidak tersebut Komisi B DPRD Kota Pekalongan di dampingi dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan, Bappeda Kota Pekalongan, DPUPR Kota Pekalongan, serta Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan.
Romi Suharto / Batik TV
Menurut Ketua Komisi B DPRD Kota Pekalogan, Abdul Rozak, sidak kali ini bertujuan untuk mengawal peroses pembangunan Pelabuhan Onshore dan melihat secara langsung lokasi yang akan di gunakan untuk pembangunan Pelabuhan Onshore. Menurut dirinya, break water (Penahan gelombang) yang ada di master palin tidak sesuai dengan yang terjadi selama ini, dimana break water yang sebelah timur seharusnya lebih panjang karena arah gelombang pantai Kota Pekalongan dari arah timur laut, sehingga untuk megatisipasi ombak yang membawa endapan pasir dapat terbendung oleh break water. Namun yang berdasarkan master plain justru mulut muara kearah timur, sehingga melalui sidak ini dapat memberikan masukan kepada PPNP untuk dapat ikut megawal usulan tersebut ke KKP RI agar pembangunan Pelabuhan Onshore dapat lebih maksimal.
Ketua Komisi B DPRD Kota Pekalongan berharap dengan adanya sidak kali ini dapat diterima Kepala PPNP dan diteruskan ke Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang sebagai bentuk usulan evaluasi konsultan untuk pembangunan jangka panjang agar tidak terjadi dampak buruk dalam pembangunan Pelabuhan Onser tersebut. Karena saat ini kendala yang dihadapi para nelayan adalah tingkat sedimentasi muara sungai yang relatif tinggi, sehingga kapal kesulitan keluar dan masuk ke pelabuhan.
Dalam sidak tersebut Komisi B DPRD Kota Pekalongan di dampingi dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan, Bappeda Kota Pekalongan, DPUPR Kota Pekalongan, serta Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan.
Romi Suharto / Batik TV