PEMBANGUNAN PELABUHAN ONSHORE DI PEKALONGAN RAMPUNG TAHAP ADMINISTRASI

Pembangunan pelabuhan onshore sebagai upaya pengembangan kota minapolitan sekaligus meningkatkan produksi perikanan yang sudah dirancang dan diajukan Kota Pekalongan. Secara administrasi dokumen yang diperlukan sudah terpenuhi. Selain itu pembangunan pelabuhan onshore tersebut juga sejalan dengan rencana pemkot untuk mengatasi masalah banjir rob akibat pendangkalan muara sungai Lodji.

Hal tersebut diungkapkan oleh kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan (PPNP) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Kurmawan, saat ditemui di kantor dinasnya, selasa (11/8/2020).

Kurmawan menjelaskan pelabuhan onshore ini merupakan pelabuhan yang berhadapan langsung dengan pantai sehingga nanti letaknya disebelah timur PPNP. Selain itu pelabuhan onshore juga merupakan pelabuhan dengan aktifitas perikanan dijadikan zona inti kawasan terintegrasi yang meliputi ada fasilitas umum, pelayanan kapal masuk, perbekalan dan lain sebagainya.

Pihaknya memaparkan, untuk persiapan pembangunan pelabuhan on shore sudah terpenuhi dengan melakukan masterplan DED, mempersiapkan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), Pembebasan lahan dari pemkot, review kembali masterplan di tahun 2011 hingga terbit sertifitakat daratan yang digunakan untuk onshore seluas 4,7 Hektare. Dalam hal itu, Kurmawan menyebut dalam mempersiapkan sertifikat pelabuhan onshore menghabiskan sekitar 7 tahunan.

Susuai dengan moto pembangunan pelabuhan onshore yakni mengembalikan kejayaan perikanan membutuhkan anggaran yang besar mencapai RP 250 Miliar untuk membangun semua fasilitas di pelabuhan onshore.

Lebih lanjut Kurmawan juga menambahkan banyak manfaat yang didapat bagi pelaku perikanan sehingga diharapkan pelabuhan onshore segera terwujud untuk kepentingan masyarakat Kota Pekalongan khususnya masyarkat perikanan.
 
(Irva Febriani/Batik TV)